Surabayaaktual.com – Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya terhadap isu keberlanjutan melalui gelaran Seminar Nasional Administrasi Negara (SINAGARA) VII bertajuk “Green Governance: Peran Administrasi Publik dalam Menjawab Tantangan Kebijakan Berorientasi Ramah Lingkungan”, Rabu (15/10/2025).
Acara yang digagas oleh Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini dibuka langsung oleh Dekan FISIBPOL UPN Veteran Jatim, Catur Suratnoaji, dan dihadiri oleh jajaran dekanat serta 320 peserta, terdiri atas 251 partisipan daring dan 69 peserta luring.
Seminar tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus aksi nyata dalam meneguhkan peran birokrasi, akademisi, dan komunitas untuk membangun tata kelola pemerintahan berkelanjutan.
Ketua Tim Kerja Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Anjarwati, menjelaskan berbagai kebijakan hijau yang telah diterapkan pemerintah provinsi melalui sejumlah instrumen strategis.
Ia menyampaikan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta komitmen penurunan emisi gas rumah kaca sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.
“Jawa Timur terus mendorong implementasi kebijakan rendah emisi melalui program seperti Desa Berseri, Eco Pesantren, hingga Program Kampung Iklim (Proklim). Upaya tersebut menjadi bukti bahwa prinsip green governance telah diadopsi secara berjenjang dari level provinsi hingga pemerintahan desa,” kata Anjarwati.
Sementara itu, dosen UPN Veteran Jatim, Ertien R. Nawangsari, menegaskan green governance bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan. Menurutnya, administrasi publik di era perubahan iklim harus bertransformasi menjadi motor penggerak kebijakan pro-lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Ertien memperkenalkan konsep piramida enam dimensi pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, ekologi, dan spiritual.
Keenam dimensi tersebut menjadi fondasi penting agar tata kelola publik yang hijau berjalan konsisten dan terintegrasi lintas sektor.
Narasumber lainnya, Mochamad Zamroni, pendiri Tunas Hijau Indonesia, menghadirkan perspektif dari sisi komunitas lingkungan. Sejak berdiri pada tahun 1999, komunitas ini telah melibatkan lebih dari 200 ribu anak muda dan keluarga dalam gerakan sosial dan edukasi lingkungan.
“Mulailah dari hal sederhana, bawa tumbler, pilah sampah, dan kurangi plastik. Aksi kecil jika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan besar untuk bumi,” ujarnya.
Ketiga narasumber sepakat bahwa keberhasilan green governance memerlukan sinergi multipihak antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci agar kebijakan lingkungan tidak berhenti pada dokumen, melainkan terwujud dalam perilaku dan budaya birokrasi yang hijau.
Koordinator Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Susi Hardjati, menegaskan bahwa SINAGARA VII tidak hanya menjadi forum ilmiah, tetapi juga mempertegas peran perguruan tinggi sebagai pusat inovasi, edukasi, dan advokasi kebijakan publik berkelanjutan.
“Seperti disimpulkan dalam forum ini, green governance bukan sekadar wacana teknokratis, tetapi representasi komitmen moral kolektif untuk menjaga keseimbangan antara manusia, ekonomi, dan alam,” pungkasnya. ***
