Surabayaaktual.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menuntaskan 9.077 dari total 9.217 aduan masyarakat yang masuk melalui layanan “Hotline Cak Eri” sejak diluncurkan pada 11 Mei hingga 16 Juli 2026. Mayoritas laporan yang diterima berkaitan dengan persoalan parkir dan ditargetkan ditangani maksimal dalam waktu 1×24 jam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, jumlah pengaduan sempat tinggi pada awal peluncuran layanan, kemudian menurun pada Juni. Namun, memasuki akhir Juni hingga pertengahan Juli, jumlah laporan kembali meningkat hingga lebih dari 300 aduan setiap hari.
“Fluktuasinya di awal ketika 11 Mei itu tinggi, lalu mengalami penurunan di bulan Juni. Tapi akhir Juni sampai Juli luar biasa bahkan sampai di atas 300-an sehari. Karena memang eksekusinya kita harus 1×24 jam,” ujar Eddy, Jumat (17/7/2026).
Menurut Eddy, meningkatnya jumlah laporan menunjukkan masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal pengaduan untuk menyampaikan persoalan pelayanan publik di lingkungan mereka.
Ia menegaskan seluruh laporan yang masuk tetap dipantau oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, meski tidak semuanya dibalas secara langsung.
“Jadi hotline yang disampaikan oleh warga kepada kami itu dibaca oleh Pak Wali. Cuma mungkin Pak Wali tidak menjawab langsung, tapi itu langsung diteruskan kepada teman-teman PD, sehingga insyaallah itu akan dieksekusi,” katanya.
Eddy memahami masih ada warga yang mempertanyakan mengapa pesan mereka tidak mendapat balasan langsung dari wali kota. Menurutnya, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen Pemkot Surabaya dalam menindaklanjuti setiap laporan.
“Bayangkan seorang wali kota harus menjawab 300 sampai 400 WA setiap hari, kan tentunya memerlukan waktu yang panjang,” tuturnya.
Ia memastikan seluruh aduan diproses sesuai kategori dan langsung diteruskan kepada perangkat daerah yang berwenang agar segera ditindaklanjuti. Misalnya, laporan jalan berlubang maupun parkir non-tunai langsung ditangani oleh dinas terkait disertai dokumentasi hasil penanganan.
“Misalnya jalan berlubang, terus yang sering itu parkir non-tunai, itu langsung teman-teman di Dishub melakukan eksekusi dan memberikan laporan balik di hotline. Sehingga kita tahu sudah dieksekusi, fotonya ada, tanggal berapa itu sudah dilakukan,” ujarnya.
Karena itu, Eddy menegaskan tidak adanya balasan langsung dari Wali Kota Eri Cahyadi bukan berarti laporan masyarakat diabaikan. “Jadi ketika tidak dibalas, insyaallah langsung dieksekusi oleh teman-teman di lapangan,” katanya.
Hingga 16 Juli 2026, sebanyak 9.077 laporan telah diselesaikan dari total 9.217 aduan yang diterima. Sementara itu, sekitar 103 laporan masih dalam proses penanganan karena baru masuk sehari sebelumnya dan masih berada dalam target penyelesaian maksimal 1×24 jam.
“103 laporan itu insyaallah akan dieksekusi oleh teman-teman dinas hari ini, dan insyaallah hari ini tuntas, besok tinggal laporannya sudah nol,” ujar Eddy.
Berdasarkan data Dinkominfo Surabaya, persoalan parkir menjadi kategori pengaduan terbanyak dengan 1.442 laporan. Disusul laporan terkait lalu lintas, kemacetan, dan pedagang kaki lima (PKL) sebanyak 823 aduan, serta bidang pendidikan mencapai 817 laporan yang meningkat selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Kategori lainnya meliputi persoalan sosial kemasyarakatan sebanyak 715 laporan, infrastruktur jalan 542 laporan, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) 421 laporan, fasilitas umum dan sosial lainnya 385 laporan, ketenagakerjaan 367 laporan, serta drainase atau saluran sebanyak 355 laporan.
Selain melalui tindak lanjut perangkat daerah, Eddy mengatakan Wali Kota Eri Cahyadi juga turun langsung ke lapangan untuk menangani sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian khusus, seperti di Jalan Nias, Tambak Wedi, hingga Sambikerep.
“Jadi untuk hal yang sifatnya perlu, itu beliau (Wali Kota) akan turun,” pungkasnya. (*/Red)
