Surabayaaktual.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus menggenjot investasi dengan menyederhanakan layanan perizinan. Targetnya, investasi di 2025 bisa tembus hingga Rp42,69 triliun.
Pelaksama Tugas (Plt) Kepala DPMPTSP Surabaya, Lasidi, mengatakan pelayanan perizinan di Surabaya kini sepenuhnya dilakukan secara online melalui aplikasi oss.go.id dan sswalfa.surabaya.go.id. Layanan ini berlaku mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga penerbitan izin.
“Pelayanan perizinan dilaksanakan secara daring (online system) menggunakan aplikasi oss.go.id untuk perizinan berusaha dan sswalfa.surabaya.go.id untuk persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan non berusaha, dan pelayanan non perizinan. Tidak ada lagi proses perizinan yang dilakukan secara manual untuk menghindari adanya benturan atau konflik kepentingan,” kata Lasidi, dalam keterangan tertulis dikutip pada Minggu Kamis (20/7/2025).
Ia menjelaskan sistem daring ini mempermudah pemohon untuk mengurus perizinan secara mandiri tanpa harus menggunakan jasa pihak ketiga.
Pemkot Surabaya juga memastikan seluruh proses dilakukan transparan dan bebas pungutan liar. Bahkan, masyarakat mendapat pendampingan gratis sampai izin diterbitkan.
“Pelayanan perizinan berupa konsultasi dan penerbitan perizinan dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan tanpa gratifikasi. Semua perizinan diterbitkan tanpa biaya kecuali perizinan yang memiliki retribusi dan pajak daerah sesuai ketentuan Peraturan Daerah,” ujarnya.
Lasidi menambahkan, Pemkot juga menyediakan kanal pengaduan agar masyarakat bisa melaporkan kendala layanan. Semua aduan harus ditindaklanjuti maksimal 1×24 jam.
“Sehingga ketika ada pengaduan yang masuk harus diselesaikan dalam jangka waktu 1×24 jam untuk mendapatkan jawaban atas penyelesaian masalahnya. Masyarakat atau investor juga akan mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan secara prima,” jelasnya.
Sejak 2023, Pemkot Surabaya menerapkan percepatan layanan lebih cepat dari aturan pusat. Bahkan seluruh perizinan dipantau langsung wali kota lewat dashboard digital.
Ia menuturkan, pemohon bisa memantau progres secara transparan di sistem sswalfa. Jika berkas belum lengkap, petugas langsung menghubungi pemohon untuk pendampingan.
“Petugas akan memberikan penjelasan agar pemohon dapat memahami kekurangannya, tanpa harus mengembalikan berkas tersebut. Selama memenuhi jangka waktu perbaikan, petugas akan memandu dan melayani agar berkas permohonan tersebut dapat diperbaiki dan diteruskan untuk pemrosesan perizinan,” sebutnya.
Soal waktu pemrosesan, Lasidi menyebut bervariasi tergantung jenis perizinan. Namun umumnya berkisar 1–4 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap.
“Kepastian waktu dan pendampingan dalam pengurusan perizinan menjadi kunci untuk peningkatan investasi,” ungkapnya.
Selain itu, proses perizinan yang dulunya rumit kini lebih sederhana karena terpusat di satu aplikasi dan satu lokasi layanan, yakni Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya.
DPMPTSP juga aktif berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis untuk percepatan keputusan, termasuk menempatkan tim teknis di lokasi yang sama.
“Pemohon mendapatkan layanan one stop service di satu lokasi tanpa harus berpindah kantor untuk semua layanan perizinan yang dibutuhkan,” tuturnya.
Ia mengingatkan pentingnya kesiapan lahan dalam mendukung kelancaran perizinan. Kejelasan kepemilikan dan tata ruang jadi faktor penting.
“Oleh karena itu pemkot sangat berkomitmen untuk memberikan kemudahan agar investasi dapat terealisasi dan memberikan manfaat bagi Kota Surabaya,” jelas Lasidi.
DPMPTSP pun meluncurkan berbagai inovasi seperti Klinik Investasi, Lapis Lupis, Pesona Buaya, Wani Ngurus Izin, Takon Sobat, dan Si Pintar untuk menarik minat investor.
“Adanya upaya perbaikan dan inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya melalui DPMPTS telah mendapatkan sejumlah penghargaan skala nasional,” jelasnya.
Di antaranya Peringkat Terbaik Pertama Kota dengan layanan investasi terbaik dari Kementerian Investasi/BKPM 2024 dan MPP Prima se-Indonesia 2023.
Berkat inovasi dan kemudahan ini, tren investasi di Surabaya terus meningkat. Berdasarkan data BKPM RI, investasi naik dari Rp6,53 triliun pada Triwulan IV 2024 menjadi Rp7,71 triliun di Triwulan I 2025 atau naik 16,8 persen.
Jumlah pelaku usaha baru tercatat mencapai 119.603, yang mayoritas bergerak di lima sektor utama yakni perdagangan, industri pengolahan, akomodasi dan makan-minum, penyewaan dan agen perjalanan, serta konstruksi.
“Bidang usaha tersebut, tersebar di lima wilayah Kota Surabaya, antara lain wilayah Surabaya Timur di Kecamatan Tambaksari, wilayah Surabaya Barat di Kecamatan Sawahan, wilayah Surabaya Selatan di Kecamatan Wonokromo, wilayah Surabaya Kenjeran di Kecamatan Kenjeran, dan wilayah Surabaya Pusat di Kecamatan Gubeng,” katanya.
Lasidi optimistis target investasi 2025 sebesar Rp42,69 triliun bisa tercapai. Surabaya dinilai memiliki posisi strategis sebagai penopang investasi di Jawa Timur dan nasional.
Ia menyebut, investasi akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas seperti ekonomi hijau, pariwisata, industri kreatif, dan logistik. Selain itu, diharapkan bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.
“Pemkot Surabaya melalui DPMPTSP juga berharap kepada DPRD Surabaya sebagai mitra strategis dapat mendukung penyederhanaan regulasi daerah, penyusunan perwali RUPM, dan penganggaran untuk penguatan SDM dan teknologi pelayanan investasi ke depannya,” pungkasnya. ***
