Surabayaaktual.com – Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi langkah strategis dalam memperkuat semangat kemandirian ekonomi berbasis gotong royong. Program ini dinilai selaras dengan visi besar Kampung Pancasila yang selama ini digagas oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Pemkot Surabaya menargetkan sebanyak 153 KKMP di seluruh wilayah kota dapat aktif beroperasi pada pertengahan September 2025. Target ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) dalam membangun ekosistem ekonomi kerakyatan dari tingkat kelurahan.
“Kalau targetnya pusat itu Oktober sudah berjalan semua. Targetnya provinsi September akhir. Targetnya kita di pertengahan September harus berjalan semua, kita starting dulu,” ujar Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, usai mengikuti peresmian Koperasi Merah Putih secara virtual di Convention Hall Surabaya, Senin (21/7/2025).
Febri menegaskan bahwa keberadaan koperasi ini diharapkan mampu menjadi pondasi ekonomi lokal yang kuat, sekaligus menyatukan nilai-nilai kebersamaan sebagaimana semangat Pancasila. Menurutnya, koperasi dapat menjadi alat untuk menciptakan ekosistem ekonomi mandiri di perkampungan.
“Misalkan di kampung itu (ekonominya) sudah berputar sendiri, beras didrop di situ dan dibeli warga situ, minyak didrop di situ dan dibeli warga situ, maka InsyaAllah menuju ke Kampung Pancasila itu juga menjadi bagian dari Koperasi Merah Putih,” tuturnya.
Ia menjelaskan, keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama BUMN seperti Bulog, Pertamina, dan PLN. “Seperti tadi Pak Presiden sampaikan, harus ada hub dengan Bulog, dengan Pertamina, PLN juga,” katanya.
Selain BUMN, pemkot juga menjajaki kerja sama dengan lembaga lain seperti Samsat, khususnya dalam pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atau opsen daerah.
“Mungkin bisa saja Pajak Kendaraan Bermotor, opsen-opsen itu juga bisa kita ambil sebagai bagian dari kinerja koperasi,” jelas Febri.
Salah satu peluang nyata datang dari Pertamina yang telah menyatakan ketertarikan untuk menjadikan koperasi sebagai prototipe pangkalan distribusi LPG.
“Pertamina juga sudah sempat sampaikan kepada kami untuk prototipe-nya, mungkin ada beberapa koperasi yang memang bisa dipakai untuk pangkalan dulu,” ujarnya.
Meski demikian, Febri mengakui bahwa pendekatan dengan masing-masing BUMN memerlukan strategi komunikasi yang berbeda.
“Tadi Bu Gubernur juga bilang, komunikasi dengan Pertamina pasti beda komunikasi dengan Bulog. Jadi seperti itu, kami Dinas Koperasi harus menjajaki itu,” tambahnya.
Tak hanya sebagai mitra distribusi, KKMP juga diarahkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan yang mampu menyerap tenaga kerja langsung di tingkat kelurahan.
“Kalau koperasi itu sudah bisa meng-create di level kelurahan, pasti kan dia butuh apa? Misal butuh kurir, butuh packaging, butuh tenaga admin,” ungkap Febri.
Saat ini, struktur organisasi koperasi masih dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) dan belum sepenuhnya lengkap. Namun, ia optimistis kebutuhan tenaga kerja akan tumbuh seiring berjalannya operasional koperasi.
“Kalau sudah kelihatan (berjalan), misalkan satu bulan sudah ada mapping kebutuhan, itu pasti butuh (tenaga kerja) di situ semuanya,” katanya.
Febrimenyampaikan bahwa tantangan utama koperasi saat ini adalah membangun kesadaran kolektif di kalangan pengurus dan anggota.
“Kita harus membuat semuanya memahami dengan hati yang sama, bahwa sebetulnya ini adalah payung besar yang ada di wilayah,” ujarnya.
Menurutnya, koperasi selama ini sering berjalan sendiri tanpa akses permodalan yang memadai. Dengan hadirnya Koperasi Merah Putih, pemerintah hadir memberikan dukungan nyata, termasuk skema pembiayaan terintegrasi.
“Negara sudah hadir, di kabupaten/kota juga sudah hadir, jadi untuk akses permodalan untuk kawan-kawan koperasi itu bisa,” imbuhnya.
Meski demikian, Febri mengingatkan agar koperasi tidak menggantungkan aktivitas pada modal semata. “Nunggu modalnya bukan berarti nggak bergerak, tetap harus digerakkan. Kalau nunggu utang bank, baru berjalan itu nggak bisa,” tegasnya.
Ia mencontohkan komoditas beras sebagai peluang yang bisa dikelola koperasi sejak dini. “Misalkan satu RW itu butuh beras berapa, nanti kita komunikasikan dengan Bulog, butuhnya berapa ton begitu,” ujarnya.
Skema pembayaran kepada mitra seperti Bulog, Pertamina, dan PLN juga akan disesuaikan. “Syukur kalau barang itu datang, uang belakangan. Atau situasinya justru harus ada uang dulu, nah itu yang mau kita lakukan sebagai penghubung mereka yang punya uang di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) itu dengan koperasi,” paparnya.
Untuk itu, Pemkot telah menyiapkan skema pinjaman berbunga ringan melalui kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau Himbara, sebagaimana arahan Wali Kota Eri Cahyadi yang menetapkan bunga maksimal 3 persen.
“Kalau misalkan membutuhkan dana untuk bisa manjer di situ, ya berarti dana itulah yang kita pikirkan dari koperasi itu ke Himbara. Jadi jelas, misalnya butuh Rp1 miliar untuk memutar, itu yang kami harus segera lakukan untuk pinjaman itu,” tandasnya. ***
