Surabayaaktual.com – Komisi A DPRD Kota Surabaya mengimbau masyarakat agar tertib melaporkan data kematian anggota keluarganya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil). Imbauan ini disampaikan menyusul masih banyaknya warga meninggal dunia yang akta kematiannya belum dilaporkan.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, meminta warga tidak takut melapor karena khawatir kehilangan bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan, bansos tidak akan otomatis dicabut setelah laporan kematian dilakukan, dan dapat dialihkan kepada ahli waris yang sah.
“Selaku mitra Komisi A DPRD Kota Surabaya, kami akan mengawal dan memperkuat penegasan bahwa bansos tidak akan otomatis hilang. Sesuai aturan dari Kementerian Sosial, bantuan dapat dialihkan atau diturunkan kepada ahli waris yang sah seperti istri, anak, atau anggota keluarga lain yang memenuhi syarat,” ujar Kahfi dalam keterangan persnya di Surabaya dikutip pada Sabtu (11/10/2025).
Menurut Kahfi, akurasi data kependudukan menjadi fondasi penting dalam penyaluran bansos agar tepat sasaran. Data warga meninggal yang belum diperbarui bisa menyebabkan bantuan disalurkan kepada penerima yang tidak berhak.
“Karena pentingnya akurasi data agar bansos dapat tersalurkan tepat sasaran. Jika data penduduk yang meninggal tidak dihapus, bansos berpotensi salah sasaran,” tegas politisi Gerindra tersebut.
Ia menilai masih banyak warga yang belum memahami bahwa melaporkan kematian tidak akan menghapus hak keluarga untuk menerima bantuan sosial. Oleh karena itu, edukasi publik dinilai perlu terus digencarkan.
“Maka perlu ada edukasi kepada masyarakat terkait hal ini, meluruskan pemahaman yang keliru bahwa melapor kematian akan menghilangkan hak bansos,” tutur mantan aktivis ini.
Kahfi juga menjelaskan bahwa Pemkot Surabaya telah menyediakan layanan digital Klampid New Generation (KNG) yang memudahkan warga mengurus berbagai dokumen kependudukan, termasuk akta kematian, secara online.
“Jangan takut, bansos tetap bisa dilanjutkan ke ahli waris, dan urusannya sangat mudah karena bisa dilakukan secara online. Di Surabaya sudah ada KNG, bisa melalui HP untuk mengurus akta kematian,” jelasnya.
Ia berharap warga aktif memperbarui data kependudukan agar penyaluran bantuan sosial lebih transparan dan efektif.
“Kepedulian warga terhadap administrasi kependudukan adalah langkah kecil yang memberi dampak besar bagi efektivitas kebijakan sosial di Surabaya,” pungkasnya. ***
