Surabayaaktual.com – DPRD Kota Surabaya menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 agar terserap maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, usai Rapat Paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026 pada Senin (10/11/2025).
Adi menjelaskan bahwa seluruh proses pembahasan anggaran berjalan baik, konstruktif, dan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Ia menilai koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya selama penyusunan APBD 2026 berlangsung solid dan menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan anggaran yang berpihak pada kepentingan warga.
“Saya kira semua hal yang dibahas oleh Paripurna tadi sudah berjalan dengan baik. Termasuk tadi ada Bu Lupia yang sudah mengajukan sejumlah usulan yang baik untuk ke depan, dan juga sudah ditanggapi oleh Pak Wali Kota Surabaya,” ujarnya.
Ia menambahkan, rangkaian pembahasan sejak awal sudah dilakukan secara efektif dan sejalan dengan timeline penetapan APBD 2026.
“Tahapan-tahapan itu bisa dijalankan dengan baik dan sesuai dengan timeline penetapan APBD tahun 2026, yakni tanggal 10 November,” jelasnya.
Terkait serapan anggaran, Adi menyatakan optimismenya bahwa APBD 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Menurut dia, DPRD akan terus memberikan masukan serta melakukan fungsi pengawasan agar seluruh program yang dibiayai APBD berjalan baik dan berkelanjutan.
“Kalau ditanya apakah APBD bisa terserap secara maksimal, saya optimistis bisa. Karena APBD ini kan sudah ditetapkan, mungkin nanti ada masukan dari DPRD agar program-programnya bisa berjalan dengan baik dan berlanjut,” katanya.
Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program, DPRD Surabaya juga akan melakukan evaluasi langsung di lapangan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan warga, termasuk memperbaiki berbagai temuan teknis yang muncul selama proses berjalan.
“Tentu kita akan melakukan evaluasi di lapangan supaya hal-hal yang kita temui bisa segera diperbaiki dalam pelaksanaan pembangunan,” tutur Adi.
Ia menyebut sejumlah program prioritas yang menjadi fokus bersama DPRD dan pemkot, di antaranya perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu), peningkatan infrastruktur dasar, pembenahan jalan lingkungan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penyediaan sarana air bersih.
Adi berharap seluruh program tersebut mampu membentuk narasi positif bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam menentukan arah pembangunan kota ke depan.
“Semua itu diharapkan bisa menjadi narasi positif bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam mendesain pembangunan ke depan,” pungkasnya. ***
