Surabayaaktual.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025–2029 kini memasuki tahap akhir.
DPRD Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, termasuk penanganan banjir yang ditargetkan tuntas pada 2027.
Rapat lanjutan yang digelar di ruang Bamus Gedung DPRD Surabaya pada Selasa, 8 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni.
Dalam rapat tersebut, seluruh skema pembiayaan dibuka, termasuk kemungkinan penggunaan pinjaman daerah untuk mempercepat pembangunan.
Ketua Pansus RPJMD, Achmad Nurdjayanto, menjelaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi telah diakomodasi dan diselaraskan dengan Pemerintah Kota Surabaya. Ia menekankan bahwa penyusunan RPJMD ini telah melalui proses panjang dan partisipatif.
“Penyusunan RPJMD ini bukan proses instan. Dimulai dari Musrenbang, pembahasan teknis dengan OPD, hingga finalisasi di dewan. Sekarang tinggal selangkah lagi menunggu ketok palu dalam Paripurna besok,” ujar Achmad, dikutip pada Rabu 9 Juli 2025.
Fokus utama RPJMD kali ini adalah pembangunan infrastruktur vital, seperti penyelesaian Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), pembangunan flyover, serta penataan kawasan rawan banjir di Gunungsari. Target yang diusung adalah Surabaya bebas genangan pada 2027.
Dalam hal pendanaan, Pansus memberikan ruang bagi berbagai alternatif pembiayaan. Meski demikian, DPRD menekankan pentingnya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama.
“Proyeksi PAD lima tahun ke depan ditargetkan mencapai Rp13 triliun. Ini angka realistis jika seluruh potensi dikelola dengan cermat,” terang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya tersebut.
Upaya peningkatan PAD tersebut dilakukan melalui perluasan objek pajak, pengawasan terhadap kebocoran pajak, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif.
Sektor kesehatan juga menjadi sorotan penting dalam RPJMD kali ini. DPRD mendorong percepatan pembangunan rumah sakit baru di wilayah Surabaya Selatan dan Utara, serta pengembangan layanan di RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH).
Selain itu, penyediaan puskesmas yang beroperasi 24 jam dan integrasi layanan BPJS turut menjadi prioritas.
“Pemkot harus memberi tanda visual yang jelas agar warga bisa menemukan puskesmas rujukan darurat, apalagi di malam hari,” tambah Achmad yang juga berasal dari Partai Golkar.
Di sektor pendidikan, DPRD menekankan pentingnya penambahan sekolah di kawasan padat penduduk seperti Sawahan. Meski tantangan utama terletak pada pembebasan lahan, dewan optimistis hal tersebut dapat disiasati melalui pemanfaatan aset lahan milik pemkot yang belum digunakan.
Dari sisi ekonomi, penguatan sektor UMKM, pengembangan pariwisata, dan penyerapan tenaga kerja lokal menjadi perhatian utama.
Menurut DPRD, hal ini selaras dengan misi pertama Wali Kota Surabaya yang menempatkan sektor unggulan daerah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Kota Pahlawan.
“Semua ini terangkum dalam misi pertama Wali Kota, yang menempatkan sektor unggulan daerah sebagai pilar pembangunan ekonomi,” jelas Achmad.
Tak hanya pembangunan fisik dan ekonomi, pelestarian budaya juga menjadi bagian dari pembahasan RPJMD. DPRD menekankan pentingnya menjaga nilai sejarah kota, agar tak ada lagi polemik seputar pelindungan cagar budaya di masa mendatang.
“Koordinasi lintas dinas, terutama Dinas Kebudayaan dan dinas teknis, wajib diperkuat agar visi pembangunan tak berbenturan dengan nilai sejarah,” tutup Achmad. ***
