Surabayaaktual.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Di Kota Surabaya, pelaksanaannya diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, dalam pelaksanaannya di Surabaya, program ini memunculkan sejumlah persoalan yang dikeluhkan berbagai pihak, terutama tenaga pendidik. Para guru menilai kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan MBG di sekolah.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengungkapkan, pelibatan guru dalam pelaksanaan MBG di sejumlah sekolah masih minim. Padahal, menurutnya, guru memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan, kedisiplinan, dan edukasi gizi bagi siswa.
“Kami juga mendengar ada keluhan dari sebagian guru yang memang tidak dilibatkan. Sehingga pemilik dapur itu hanya mengantar dan mengambil makanan. Urusan menjaga kebersihan dan lain-lain ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kami berharap pengelola dapur juga berkoordinasi aktif dengan kepala sekolah agar ada komunikasi yang bagus,” ujar Fathoni dalam pernyataan persnya kepada wartawan di Surabaya dikutip pada Jumat (10/10/2025).
Fathoni mengusulkan agar Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Surabaya menyiapkan tambahan anggaran operasional pendukung bagi guru yang turut membantu kelancaran program MBG di lapangan.
“Saya berharap Dinas Pendidikan juga mengalokasikan anggaran tambahan untuk operasional pendukung MBG ini. Karena biasanya jam istirahat guru bisa istirahat sejenak, tapi sekarang mereka ikut membersihkan sisa makanan di kelas,” katanya.
Meski demikian, Fathoni menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi para tenaga pendidik yang tetap berkomitmen menjalankan program nasional tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Kami sangat meyakini bahwa guru di Surabaya ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka tidak pamrih untuk mensukseskan program ini. Tetapi pemerintah juga harus menghargai setiap tetesan keringat yang mereka keluarkan,” tuturnya.
Ia menegaskan, keberhasilan MBG bukan sekadar soal penyaluran makanan, melainkan juga pembangunan sistem yang memperkuat hubungan antara peserta didik dan tenaga pendidik, serta menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini.
“Upaya untuk mencerdaskan bangsa itu kan hubungan yang fungsional antara peserta didik dengan tenaga pendidik,” katanya.
Fathoni menambahkan, sinergi antara DPRD, pemerintah kota, dan lembaga pendidikan diperlukan untuk memperkuat pengawasan agar pelaksanaan MBG sesuai dengan tujuan besar Presiden dalam membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.
“Ini menjadi PR kita bersama untuk melakukan pengawasan agar memastikan program prioritas presiden untuk kepentingan pembangunan SDM jangka panjang ini bisa terlaksana dengan baik,” pungkasnya. ***
