Surabayaaktual.com Ketua Demisioner DPD Partai Golkar Kota Surabaya, Ali Mufthi, mengungkapkan bahwa Partai Golkar di Kota Pahlawan masih sangat solid.

Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Surabaya yang digelar di Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (12/8/2025).

“Solid. Strukturnya solid Partai Golkar. Untuk target ke depan, mungkin bisa menaikkan kursi dan memiliki kader yang menjadi kepala daerah,” ujar Ali Mufthi kepada awak media.

Politisi yang kini duduk di DPR RI itu mendorong kepengurusan DPD Golkar Surabaya untuk meningkatkan perolehan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang.

Ia optimistis partai berlambang pohon beringin tersebut mampu memenangkan kursi kepala daerah.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

“Kalau kemarin suara naik, nanti naik lagi posisinya. Tambahan begitu. Yang penting naik. Dan tadi juga sudah dibahas soal perwakilan untuk pimpinan daerah,” terang dia.

Terkait calon kuat di Pilkada Surabaya, Ali belum mau membocorkan nama. “Masih panjang lah,” ujarnya.

Ali juga berharap ke depannya ada figur berkualitas yang memimpin DPD Golkar Surabaya. Minimal, kata dia, setara dengan Arif Fathoni, Ketua Umum periode sebelumnya. “Minimal sama, syukur-syukur bisa lebih,” tegasnya.

Bahkan, jika Arif Fathoni kembali terpilih, Ali menargetkan Golkar tak hanya menang di Surabaya, tetapi juga di Sidoarjo. “Bisa memenangkan Golkar Surabaya-Sidoarjo,” ujarnya.

Sementara itu, Arif Fathoni menjelaskan rangkaian agenda Musda Golkar mulai dari pemilihan ketua baru, evaluasi kinerja pengurus lima tahun terakhir, hingga rekomendasi strategis untuk pembangunan Surabaya lima tahun mendatang.

“Peserta Musda terdiri dari pengurus tingkat kecamatan hingga kelurahan, termasuk kader muda. Selain memilih nakhoda baru, juga ada pertanggungjawaban kerja politik lima tahun terakhir,” jelasnya.

Fathoni juga menyoroti pertambahan kursi DPRD Surabaya dari 50 menjadi 55 kursi akibat jumlah penduduk yang telah melebihi 3 juta jiwa. Menurutnya, hal ini membuat pemecahan daerah pemilihan (dapil) menjadi keniscayaan.

“Dengan lima dapil, banyak aspirasi masyarakat yang suaranya terbuang sia-sia. Kami berharap KPU dan Bawaslu membuka ruang kajian akademis untuk potensi penambahan dapil, agar suara rakyat tidak hilang,” tutupnya. ***

SHARE